Tes Tulis , Prioritas Honorer K2
JAKARTA - Pemerintah sudah berancang-ancang membuka rekrutmen calon pegawai
negeri sipil (CPNS) 2013. Rencananya tes dijalankan akhir Juni nanti. Honorer
kategori dua (K2) mendapat prioritas pengangkatan.
Progres persiapan tes CPNS 2013 ini dipaparkan Wakil Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasodjo.
"Kita sudah koordinasi dengan tim pengawas reformasi birokrasi nasional
yang diketuai Pak Wapres," katanya Kamis (24/1).
Hasil konsultasi itu memutuskan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen
CPNS baru dihentikan. Dengan demikian, tahun ini ada rekrutmen CPNS baru.
Meski moratorium dicabut, usul permintaan CPNS baru tidak diperlonggar. Eko
menjelaskan, kuota CPNS baru belum bisa ditentukan sekarang.
Sebab, saat ini kuota ditentukan kebutuhan masing-masing instansi pusat atau
daerah. "Jika model yang lama, kuota nasional ditetapkan dulu. Baru
disebar merata di setiap instansi," kata dia.
Menurut Eko, mulai saat ini instansi pusat atau daerah sudah bisa memasukkan
permintaan kuota atau formasi CPNS baru. Di Kemen PAN-RB, permintaan itu akan
dicek dengan sejumlah instrumen lainnya. Di antaranya, analisis kebutuhan PNS
untuk lima tahun mendatang.
Yang jelas, pemerintah memastikan tes CPNS 2013 akan diisi pelamar umun dan
tenaga honorer K2. "Tenaga honorer K2 kita prioritaskan karena amanah PP
(peraturan pemerintah)," timpalnya.
PP itu mengamanahkan honorer K2 diangkat secara bertahap mulai tahun ini hingga
2014. Jumlah honorer K2 hampir 600 ribu jiwa, tetapi tidak diangkat semuanya.
Posisi pelamar umum hanya untuk kursi yang tidak memiliki kandidat di kelompok
honorer K2. Saat ini honorer K2 menumpuk di kursi guru, perawat, dan tenaga
teknis lainnya.
Eko menjelaskan rangkaian rekrutmen CPNS 2013 dimulai efektif Maret depan.
Yakni dengan sosialisasi pendaftaran ke masyarakat. "Kemudian tes
dijalankan akhir Juni. Kalau molor mungkin awal Juli," tandasnya.
Skenario teknis tes CPNS 2013 kemungkinan diperbaharui. Yakni pelamar langsung
menjawab soal ujian di depan komputer (computer assisted test/CAT). Pusat
sarana CAT masih belum tersebar di daerah.
Untuk itu mereka menjajaki kerja sama dengan PTN (perguruan tinggi negeri) yang
direkomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud
Setiap Pengaduan Masalah Honorer akan Ditanggapi
JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN&RB) menetapkan prosedur penanganan pengaduan masalah tenaga
honorer kategori satu (K1). Prosedur penanganan dituangkan dalam Keputusan
MenPAN&RB No 1/2013.
Sekretaris KemenPAN&RB Tasdik Kinanto mengungkapkan, setelah terbit Kepmen
tersebut, pihaknya telah menetapkan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan, Tim
Teknis Penanganan Pengaduan, dan Tim Pimpinan/Pengarah.
Pusat tempat pengaduan berada di KemenPAN&RB atau melalui website. Namun
pengaduan dapat disampaikan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) termasuk
kantor Regional, maupun BPKP beserta Perwakilan, dan bisa juga ke Tim Pelaksana
Pengaduan.
“Untuk pelayanan pengaduan, diatur dalam dua shift, yakni jam 09.00 – 12.00 dan
jam 13.00 – 16.00 WIB," ujar Tasdik dalam keterangan persnya, Kamis
(24/1).
Dijelaskan juga, untuk pengaduan yang disampaikan melalui surat/email atau web,
diatur dalam beberapa mekanisme. Yaitu, terkait pelayanan informasi (tatap
muka) dijawab pada saat pengaduan.
Pengaduan yang terkait teknis/kebijakan, paling lambat empat minggu setelah
dokumen yang diperlukan telah dinyatakan lengkap, maka harus sudah ada jawaban.
Tidak terkait teknis, jawaban paling lambat satu minggu setelah surat pengaduan
diterima.
"Untuk pelayanan pengaduan yang disampaikan oleh perorangan dan atau LSM
hanya bersifat informasi. Adapun pelayanan terhadap penyelesaian status tenaga
honorer yang tidak memenuhi kriteria (TMK) menjadi memenuhi kriteria (MK) harus
diselesaikan melalui usulan pejabat pembina kepegawaian (PPK),"
pungkasnya. PB DKHI ( dewan koordinator Honorer Indinesia )
"Kita sudah koordinasi dengan tim pengawas reformasi birokrasi nasional yang diketuai Pak Wapres," katanya Kamis (24/1).
Hasil konsultasi itu memutuskan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen CPNS baru dihentikan. Dengan demikian, tahun ini ada rekrutmen CPNS baru.
Meski moratorium dicabut, usul permintaan CPNS baru tidak diperlonggar. Eko menjelaskan, kuota CPNS baru belum bisa ditentukan sekarang.
Sebab, saat ini kuota ditentukan kebutuhan masing-masing instansi pusat atau daerah. "Jika model yang lama, kuota nasional ditetapkan dulu. Baru disebar merata di setiap instansi," kata dia.
Menurut Eko, mulai saat ini instansi pusat atau daerah sudah bisa memasukkan permintaan kuota atau formasi CPNS baru. Di Kemen PAN-RB, permintaan itu akan dicek dengan sejumlah instrumen lainnya. Di antaranya, analisis kebutuhan PNS untuk lima tahun mendatang.
Yang jelas, pemerintah memastikan tes CPNS 2013 akan diisi pelamar umun dan tenaga honorer K2. "Tenaga honorer K2 kita prioritaskan karena amanah PP (peraturan pemerintah)," timpalnya.
PP itu mengamanahkan honorer K2 diangkat secara bertahap mulai tahun ini hingga 2014. Jumlah honorer K2 hampir 600 ribu jiwa, tetapi tidak diangkat semuanya.
Posisi pelamar umum hanya untuk kursi yang tidak memiliki kandidat di kelompok honorer K2. Saat ini honorer K2 menumpuk di kursi guru, perawat, dan tenaga teknis lainnya.
Eko menjelaskan rangkaian rekrutmen CPNS 2013 dimulai efektif Maret depan. Yakni dengan sosialisasi pendaftaran ke masyarakat. "Kemudian tes dijalankan akhir Juni. Kalau molor mungkin awal Juli," tandasnya.
Skenario teknis tes CPNS 2013 kemungkinan diperbaharui. Yakni pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer (computer assisted test/CAT). Pusat sarana CAT masih belum tersebar di daerah.
Untuk itu mereka menjajaki kerja sama dengan PTN (perguruan tinggi negeri) yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud
Setiap Pengaduan Masalah Honorer akan Ditanggapi
JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) menetapkan prosedur penanganan pengaduan masalah tenaga honorer kategori satu (K1). Prosedur penanganan dituangkan dalam Keputusan MenPAN&RB No 1/2013.
Sekretaris KemenPAN&RB Tasdik Kinanto mengungkapkan, setelah terbit Kepmen tersebut, pihaknya telah menetapkan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan, Tim Teknis Penanganan Pengaduan, dan Tim Pimpinan/Pengarah.
Pusat tempat pengaduan berada di KemenPAN&RB atau melalui website. Namun pengaduan dapat disampaikan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) termasuk kantor Regional, maupun BPKP beserta Perwakilan, dan bisa juga ke Tim Pelaksana Pengaduan.
“Untuk pelayanan pengaduan, diatur dalam dua shift, yakni jam 09.00 – 12.00 dan jam 13.00 – 16.00 WIB," ujar Tasdik dalam keterangan persnya, Kamis (24/1).
Dijelaskan juga, untuk pengaduan yang disampaikan melalui surat/email atau web, diatur dalam beberapa mekanisme. Yaitu, terkait pelayanan informasi (tatap muka) dijawab pada saat pengaduan.
Pengaduan yang terkait teknis/kebijakan, paling lambat empat minggu setelah dokumen yang diperlukan telah dinyatakan lengkap, maka harus sudah ada jawaban. Tidak terkait teknis, jawaban paling lambat satu minggu setelah surat pengaduan diterima.
"Untuk pelayanan pengaduan yang disampaikan oleh perorangan dan atau LSM hanya bersifat informasi. Adapun pelayanan terhadap penyelesaian status tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria (TMK) menjadi memenuhi kriteria (MK) harus diselesaikan melalui usulan pejabat pembina kepegawaian (PPK)," pungkasnya. PB DKHI ( dewan koordinator Honorer Indinesia )
Bpk BUDI YUWONO Msi
BalasHapusDirektur arsip kepegawaian pns
hp: 0823 1187 1990
KISAH CERITA SAYA JADI PNS."Assalamu Alaikum wr-wb,Mohon maaf mengganggu waktu dan aktifitas ibu/bapak,saya cuma bisa menyampaikan melalui pesan singkat dan semoga bermanfaat, saya seorang honorer baru saja lulus jadi PNS tahun lalu, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang guru Honorer di sekolah dasar sidomulyo kec.sidorejo kab magetan.Sudah 11 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 3 kali mengikuti ujian, tidak pernah lolos bahkan saya sempat putus asa,namun teman saya memberikan no telf bpk Aidu Tauhid se.msi yang bekerja di BKN pusat jkt Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 sebagai Kepala Direktur Pengadaan PNS yang di kenalnya di bkn pusat jakarta,dan saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk Verifikasi lansung di BKN pusat jkt., alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika ingin seperti saya anda bisa hubungi Bpk budi yuwono Msi no telp beliau yang selalu aktif 082311871990 siapa tau beliau masih mau membantu anda. wassalam.