HASIL PERTEMUAN ANGGOTA DKHI SURABAYA

GTT/PTT Dikawal Ketua DPRD Surabaya

Nasib ribuan honorer Kategori Dua (K2) yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, semakin tidak ada kejelasan. Pasalnya, aturan untuk mengadakan tes CPNS hanya boleh dilakukan untuk satu kali. Ditambah, ada moratorium CPNS dan berakhirnya PP 56 tahun 2012, semakin menambah daftar panjang penderitaan Honorer K2 di Surabaya. Berikut hasil pertemuan anggota DKHI Surabaya, Minggu 14/12.

"Banyak dari mereka menjadi honorer sebagai penjaga sekolah, Tata Usaha dan lainnya. Nasib mereka harus diperhatikan. Karena pengabdiannya lebih dari 20 s.d 30 tahun," ujar Eko Mardiono, Ketua DKHI Surabaya saat rapat terbuka dengan anggota di Gedung PGRI Jatim, Minggu (14/12).Pada pertemuan tersebut dihadiri Ir. Armudji Ketua DPRD Kota Surabaya dan anggota komisi D Baktiono. Atas hal itu, Eko Mardiono berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat Kemenpan RB untuk didiskusikan dengan pejabat disana.

"Berdasar database total pegawai honorer sebanyak 3.261 orang. Dari jumlah tersebut, yang mengikuti tes seleksi CPNS sebanyak 3.214 orang, dan yang dinyatakan lolos tes hanya 1.090 orang," lanjut Eko. Adapun 1.090 CPNS tersebut meliputi tenaga pendidikan yang lolos ada 742 orang, tenaga kesehatan 24 orang, dan tenaga teknis/administrasi 324 orang. Dia menambahkan, pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013.

Lulus Ujian, Belum Terima NIP

Bahwa nasib sekitar 1.080 tenaga honorer daerah (Honda) Kategori II Kota Surabaya yang diusulkan ke BKN hingga kini belum jelas. Padahal, mereka telah dinyatakan lulus tes penyaringan sehingga menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setahun lalu. Saat DKHI Surabaya menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya bu Mia Santi Dewi mengatakan, belum turunya SK PNS untuk Honda K2 yang telah lolos seleksi pihaknya belum mengetahui betul. Ini dikarenakan sampai sekarang pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat juga belum memberikan keterangan apapun ke BKD Pemkot Surabaya soal nasib K2 tersebut.

Proses Pengusulan Tenaga Honorer Kategori II (K2) yang lulus seleksi CPNS tahun 2013 lalu ternyata banyak yang terganjal dalam penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai). Mereka umumnya tidak diberikan NIP sekalipun diusulkan oleh Walikota/Bupati, Gubernur dan K/L dapat dinyatakan batal [berkas tidak lengkap/BTL] atau tidak memenuhi syarat [TMS] sesuai dengan ketetapan undang-undang.

Beberapa diantaranya justru dianggap berkasnya tidak lengkap. Untuk itu perlunya instansi yang bersangkutan memahami proses pengusulan NIP khusus untuk pengusulan CPNS dari honorer K2. Berdasarkan data yang telah diterbitkan BKN per tanggal 10 Desember 2014, baru 478 instansi yang sudah mengusulkan NIP ke BKN. 37 Kementerian/Lembaga dan 440 Pemerintah Daerah. 

Penetapan NIP CPNS K2 diselesaikan dalam 2 tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014. Dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) BKN, proses NIP CPNS K2 dilakukan dengan cara memasukkan data pada tabel dengan pemisahan proses untuk Instansi Pusat dilakukan di BKN Pusat dan Instansi Daerah dilakukan di Kantor Regional (Kanreg) BKN yang tersebar di 12 kota.

Berdasarkan SAPK BKN per tanggal 10 Desember 2014, jumlah formasi MenPANRB yang sudah masuk sebanyak 184.748 formasi. Sementara itu yang baru diusulkan oleh Instansi dan Daerah untuk pembuatan NIP CPNS K2 adalah 153.389 orang. 

Yang sudah selesai di proses NIP CPNS sebanyak 101.147 orang K2. Dan yang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap (BTL) sebanyak 1.159 orang. Serta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi CPNS dari K2 adalah 731 orang. Dengan demikian masih ada tersisa K2 yang dalam tahap proses pembuatan NIP CPNS sebanyak 50.352 orang.  Ada juga sisa formasi akibat dari berbedaan antara formasi MenPANRB dengan yang diusulkan oleh instansi dan daerah sebanyak 31.359 formasi. Menurut data BKN, K2 yang mengikuti proses seleksi CPNS tahun 2013 lalu sebanyak 608.814 orang dan yang lulus seleksi hanya sebanyak 209.719 orang. Sedangkan Surabaya masih tahap pengusulan sudah diterima, sejak per 10 Desember belum ada penetapan NIP bagi yang lulus Tes.

Tidak Lulus Ujian, Verval Tidak Dikirim ke BKN

Honorer k2 yang tidak lulus test sesama honorer k2 pesimis akan diangkat tahun ini karena sudah tidak mungkin. Honorer K2 pun kini paham kalau mereka tidak bisa bersandar lagi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 sebagai payung hukum mereka diangkat menjadi CPNS. Sebagai gantinya mereka mendesak pemerintah mengeluarkan Inpres seperti yang berlaku untuk guru bantu nasional dan sekretaris desa. DKHI Surabaya juga menolak test ulang maupun dimasukkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). PP 56 berakhir tahun ini, namun Inpres tentang pengangkatan honorer K2 bisa dikeluarkan pemerintah. “ Kami minta keadilan saja, karena sekdes dan guru bantu bisa”, tukas Eko.


Sangat Penting bagi daerah memiliki landasan kebijakan untuk nasib honorer K2 tidak lulus terutama mengirimkan data verval ke BKN. Karena itu, Eko mengatakan jika ada kebijakan khusus dari pusat untuk kejelasan nasib kami, hal itu akan sangat positif. Pasalnya, banyak diantara mereka memiliki pengabdian luar biasa hingga lebih dari 20 hingga 30 tahun. Honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang mengakomodir honorer K2.

Dalam surat No: B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tertanggal 30 Juni 2014 dan diteken SesmenPAN-RB Tasdik Kinanto, point tiga disebutkan, seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) wajib melakukan verifikasi dan validasi (verval) honorer K2 yang tidak lulus seleksi. "Mekanisme verval dilakukan sesuai kriteria sebagaima yang dimaksud dalam PP 56 Tahun 2012 disertai dengan surat pertanggungjawab mutlak (SPTJM)," kata Eko.
Lebih lanjut dikatakan Eko, data hasil verval harus disampaikan ke KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan formulir terlampir paling lambat 15 Agustus 2014. Hasil verval ini akan dijadikan bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya termasuk pengangkatan honorer tidak lulus di Surabaya.
"Kalau verval honorer K2 yang dinyatakan lulus batas pemasukannya paling lambat 31 Juli, sedangkan K2 yang tidak lulus tes batas akhirnya 15 Agustus. Namun yang terjadi di Surabaya verval bagi tidak lulus hingga saat ini belum di kirim ke Jakarta" kritik Eko. Ia mengatakan, pihaknya telah memerintah seluruh honorer K2 Surabaya untuk mengawal proses verval di wilayah Surabaya. Apabila paling lambat akhir Desember belum dikirim datanya maka siap turun jalan.

Gaji GTT / PTT Akan Setara UMK, GTT Cukup 15 jam 

Sementara itu, keinginan para Guru Tidak Tetap (GTT) untuk bisa mendapatkan upah setara Upah Minimum Kota (UMK) akan segera bisa terealisasikan. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Surabaya akan menggaji para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut setara dengan UMK, yakni Rp.2.710.000. hal ini berlandaskan PERDA No.16 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Guru.

Saat ini di Surabaya akan berkoordinasi dengan sejumlah sekolah. Melalui koordinasi ini akan bisa dirumuskan sistem penggajian yang dilihat dari banyaknya jam mengajar guru dalam seminggu. Sebagai informasi, saat ini jumlah keseluruhan GTT  Mulai dari pendidikan di SD, SMP dan SMA serta SMK mencapai 2565 orang. Melalui Dewan Koordinator GTT di Surabaya akan berusaha mencarikan solusi yakni GTT dibayar UMK tidak lagi 24 jam namun cukup 15 jam saja dalam seminggu. “ seharusnya GTT dibayar UMK tidak harus berpatokan 24 jam layaknya beban PNS, mereka cukup 15 jam saja seharusnya bisa digaji UMK” tutup Baktiono. Tim Liputan DKHI Surabaya