Agenda Pengangkatan Honorer Menjadi PNS

Jadwal Tes Honorer K-2 Tahun 2013 

Pada kesempatan kali ini DKHI Surabaya mau berbagi informasi mengenai Jadwal Tes Honorer K2 Th 2013 yang mana menurut Menteri PAN-RB telah menetapkan jadwal tes pada Juli, formasi penempatan Agustus, dan SK CPNS direncanakan diterbitkan Januari 2014.

Pemerintah Buka Peluang Kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Boleh Mengajukan Tambahan PNS Baru

"Setelah Menuntaskan Seleksi Penerimaan CPNS Tenaga Honorer Kategori II Bulan Juli 2013"

Sahabat pembaca setia info cpns tahun 2013 yang berbahagia, Sehubungan dengan berakhirnya moratorium (penghentian sementara) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada akhir Desember 2012, Pemerintah kini membuka peluang kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengajukan tambahan PNS baru. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nasional setiap anggaran ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dengan memperhatikan pendapat dari Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kepala BKN. Berikut ini berita selengkapnya yang bersumber dari Sekretariat Kabinet RI.

Kemen PAN-RB Janji Prosesnya Tidak Serumit Honorer K1

Derajat Kesukaran Ujian Honorer K2, Setara Pelamar Umum

JAKARTA - Seluruh honorer kategori 2 (K2) yang diangkat menjadi CPNS secara bertahap melalui ujian tulis, harus mulai membuka buku pelajaran. Ayo ikuti beritanya berikut ini...

BKN Sembunyikan Data Honorer K2

Pemerintah Pusat Sengaja Memilih Ribet di Muka 

JAKARTA - Pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS melalui tes tulis semakin dekat. Rencananya ujian tulis digelar Juni mendatang. Tetapi sampai sekarang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menyembunyikan data nama-nama tenaga honorer K2. Berikut penjelasannya....

Juni 2013 Pemprov Jatim Rekrut CPNS Baru

Pengangkatan Honorer K2 Berbeda dengan Pengangkatan Honorer

SURYA Online, SURABAYA - Pemprov Jatim bakal kembali menggelar rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2013. Reruitmen ini yang kedua setelah dicabutnya moratorium penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat.

Dindik Apresiasi Bimbel dan Try Out CPNS Khusus GTT

SURYA Online, SURABAYA - Dinas Pendidikan memberi apresiasi kepada para GTT dan PTT Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan menangkap ada usaha dan perjuangan yang digalang para GTT tersebut. Ada kompetisi sehat sekaligus kebersamaan antarmereka. Ikhsan menuturkan, Senin (28/1/2013) para GTT dan PTT di Surabaya memang jumlahnya ribuan. Tidak mungkin mereka hanya berpangku tangan dan bertugas sekadarnya sambil berharap diangkat jadi CPNS.

Suasana cair  ketua GTT/PTT Surabaya  bersama Kadindik, dewan pendidikan dan DPRD Kota Surabaya

Presiden Tegaskan Transparansi Rekrutmen CPNS

BKN Siap Menjalankan Tes CPNS dengan Sistem CAT

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh instansi pemerintah agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilakukan secara tranparan dan akuntabel. 

DPRD Surabaya Awasi Penerapan UMK GTT/PTT

"GTT/PTT  menerima gaji di bawah UMK, sejatinya pihak Dinas Pendidikan Kota yang harus bertanggung jawab"

(berikut  dibawah ini contoh SH/SD Honorer K2)

Surabaya - Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang sudah disahkan sejak Mei 2012 lalu. Ini merupakan regulasi yang berpihak pada Guru Tidak Tetap (GTT) yang dilakukan eksekutif dan legislatif.

Anggaran Tes Pengangkatan Honorer K2 Ditolak Kemenkeu

JAKARTA - Rencana pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tahun ini melalui ujian tulis bakal terganggu. Penyebabnya, anggarannya senilai Rp 200 miliar ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sarasehan Bersama Pak Naryo

Dalam rangka rencana program SKP Bangda dan Otda Tahun Anggaran 2013 "Advokasi dan pemantauan penyelesaian tenaga honorer K-2 ( isu : ujian bagi K-2 pada tahun 2013)"

Suasana ramah Bapak Sunaryo bersama pengurus GTT/PTT Surabaya 

Pemda Boleh Terima CPNS

Syaratnya Belanja Pegawainya Kurang dari 50 Persen

JAKARTA - Meski pemerintah telah mencabut moratorium CPNS, dan membuka kembali penerimaan pegawai baru.  Namun setiap instansi yang mengusulkan kebutuhan CPNS, belanja pegawainya harus di bawah 50 persen.